Laporan itu terkait tulisan investigasi wartawan asing Allan Nairn di media Tirto.id pada 19 April lalu, mengenai dugaan keterlibatan Panglima TNI Gatot Nurmantyo dalam rencana makar terhadap pemerintahan Joko Widodo.
Juru bicara TNI Wuryanto mengatakan Mabes TNI sudah menyiapkan keberatan-keberatan yang akan disampaikan kepada Dewan Pers terkait pemberitaan Tirto.id .
"Saya rencananya akan ke Dewan Pers untuk menyampaikan keberatan-keberatan ini. Mungkin pada Selasa siang," kat Wuryanto saat dihubungi KBR, Senin (24/4/2017). "Sekarang sedang disiapkan oleh Kepala Bagian Pembinaan Hukum TNI."
Laporan ke Dewan Pers itu, kata Wuryanto, sesuai instruksi Panglima TNI Gatot Nurmantyo yang tidak ingin kasus itu menjadi polemik di masyarakat. Wuryanto mengatakan TNI batal melaporkan Tirto.id ke polisi.
"Ini sesuai instruksi Panglima kemarin..., itu masalah kecil sekali," kata Wuryanto.
Sebelumnya, TNI berencana melaporkan Tirto.id ke Mabes Polri, karena mempublikasikan hasil investigasi wartawan asing Allan Nairn tentang upaya makar terhadap pemerintahan Joko Widodo.
Publikasi Tirto.id itu merupakan terjemahan dari versi bahasa Inggris yang diterbitkan sebelumnya di media online The Intercept. Media ini sebelumnya dikenal dengan publikasi dokumen-dokumen pemerintah Amerika Serikat yang dibocorkan bekas pegawai Badan Pertahanan Nasional Amerika Serikat (NSA) Edward Snowden.
Dalam laporan Tirto.id yang dipersoalkan TNI, Allan Nairn menyebut ada keterlibatan TNI dalam upaya makar dengan membonceng gerakan aksi antipenistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.
Allan juga menulis pengakuan dari bekas perwira TNI Kivlan Zein, bahwa upaya makar itu mendapat restu dari Panglima TNI Gatot Nurmantyo. Allan juga menyebut ada sejumlah perwira TNI aktif maupun pensiunan TNI yang mendukung upaya makar itu, dengan dalih mengamankan NKRI dari gerakan Komunis Gaya Baru (KGB).
Namun, Dewan Pers menyarankan TNI agar melaporkan ke lembaganya ketimbang ke polisi jika merasa keberatan dengan isi laporan media tersebut tentang upaya makar. Mekanisme pelaporan ke Dewan Pers sesuai dengan Undang-undang Nomor 40/1999 tentang Pers.
Anggota Dewan Pers Nezar Patria menyarankan lembaga TNI melaporkan media Tirto.id ke Dewan Pers jika merasa keberatan dengan isi laporan media tersebut tentang upaya makar.
Nezar Patria mengatakan laporan ke Dewan Pers lebih profesional ketimbang menempuh jalur hukum ke polisi. Mekanisme pelaporan ke Dewan Pers, kata Nezar, sesuai dengan Undang-undang Nomor 40/1999 tentang Pers.
Jika ada laporan dari TNI, kata Nezar, maka Dewan Pers bisa menguji tulisan wartawan asing Allan Nairn di media Tirto.id yang menyebut keterlibatan Panglima TNI Gatot Nurmantyo maupun perwira TNI dalam upaya makar terhadap pemerintahan Jokowi.
"TNI bisa menempuh jalur profesional dengan mengadukan Tirto.id ke Dewan Pers, kalau mereka merasa ada bagian-bagian yang salah dari tulisan yang dimuat oleh Tirto itu. Ada baiknya diperiksa detail secara jurnalistik," kata Nezar Patria saat dihubungi KBR, Jumat (21/4/2017).
Nezar Patria juga mengomentari sikap TNI yang menyebut tulisan Allan Nairn di Tirto.id sebagai hoax atau berita palsu. Menurut Nezar, Tirto.id bisa balik melaporkan institusi TNI ke Dewan Pers atas tudingan itu, untuk menguji kebenaran dari berita yang dipersoalkan TNI.
"Sebaiknya tidak tergesa-gesa melabeli media-media yang terdaftar di Dewan Pers dan yang kita kenal reputasinya dengan berita hoax. Mereka memproduksi informasi sesuai dengan standar jurnalistik," tambah Nezar.
TNI berencana melaporkan Tirto.id ke Mabes Polri, karena mempublikasikan hasil investigasi wartawan asing Allan Nairn tentang upaya makar terhadap pemerintahan Joko Widodo, pada Rabu (19/4/2017).
Publikasi Tirto.id itu merupakan terjemahan dari versi bahasa Inggris yang diterbitkan sebelumnya di media online The Intercept. Media ini sebelumnya dikenal dengan publikasi dokumen-dokumen pemerintah Amerika Serikat yang dibocorkan bekas pegawai Badan Pertahanan Nasional Amerika Serikat (NSA) Edward Snowden.
Dalam laporan Tirto.id yang dipersoalkan TNI, Allan Nairn menyebut ada keterlibatan TNI dalam upaya makar dengan membonceng gerakan aksi antipenistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.
Allan juga menulis pengakuan dari bekas perwira TNI Kivlan Zein, bahwa upaya makar itu mendapat restu dari Panglima TNI Gatot Nurmantyo. Allan juga menyebut ada sejumlah perwira TNI aktif maupun pensiunan TNI yang mendukung upaya makar itu, dengan dalih mengamankan NKRI dari gerakan Komunis Gaya Baru (KGB).
Menanggapi pemberitaan itu, Mabes TNI mengeluarkan sikap resmi dengan menyatakan laporan tersebut sebagai tidak benar alias hoax. Dalam rilis yang dimuat di situs resmi tni.mil.id, Kepala Pusat Penerangan TNI Wuryanto mengatakan isi laporan Allan Nairn itu tidak sesuai fakta. Mestinya, kata Wuryanto, penulis dan redaksi Tirto.id mengkonfirmasi dulu ke pihak TNI sebelum mempublikasikan berita itu.
"Dari pemberitaan tersebut, Mabes TNI akan mengambil langkah hukum dengan membuat laporan ke Kepolisian RI agar diusut dan diproses sesuai hukum yang berlaku," kata Wuryanto dalam siaran pers yang dirilis Jumat (21/4/2017).*
No comments:
Write comment